uu kependudukan. 23 Tahun 2006 4. uu kependudukan

Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 sebagai pengganti Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006. JAKARTA, KOMPAS. Kependudukan; Mengingat : 1. 2. Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya. Tematik. 23/2006. Uu no 23 thn 2006 - administrasi kependudukan. Preview. Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai SEMA nomor 2 tahun 2023 tersebut sarat dengan intervensi politik, bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan melanggar hak. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”), antara lain dikatakan. 19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Status: Hanya untuk pelanggan Administrasi Kependudukan Ditetapkan: 29 Desember. mengelola data dan mendayagunakan informasi ha Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil un. 24 Tahun 2013. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 1898 No. Pemerintah Pusat. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik. , mendalilkan bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen. 24 tahun 2013) terhadap UU Negara Republik Indonesia 1945. ” Artinya tiap orang yang punya KTP dikenakan pajak, dong? Tentu tidak. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan pengertian. Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyebutkan, “Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penduduk yang berhasil masuk beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan menampilkan data balikan dari Pengguna. 9, LN. pdf Abstrak - Peraturan Terkait - Dokumen Terkait - Hasil Uji MK - Download JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta. Beberapa perubahannya diantaranya, pelaporan kelahiran penduduk yang semula dilakukan di instansi pelaksana tempat kelahiran bayi, dirubah menjadi. Salah satu jenis PNBP yang ditetapkan tarifnya lewat PP 10/2023 yakni tarif PNBP atas jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 7. UU 23/2002 di atas telah diubah dengan Undang-Undang. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia UU No. Sedangkan kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai pendaftaran, pencatatan, dan perlindungan data penduduk, serta sanksi bagi pelanggaran. ABSTRAK: CATATAN: Undang. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. Ius soli 3. kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. F-2. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan. penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. (3) Data Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari: a. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik IndonesiaUU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Download Free PDF View PDF. Perkembangan . 8. 1. KEWARGANEGARAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UUD 1945 Ps. Semula, KTP berbentuk kartu biasa yang akan habis masa berlakunya dalam waktu lima tahun. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Prof. UU No. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan . PERMENDAGRI No. UU No 24 Tahun 2013 Pasal 95A. 2. Kelahiran Pencatatan kelahiran di lakukan untuk diterbitkan Akta. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Berlaku. 06 Surat Pernyataan. Pasal 95 Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)Dalam UU No. F-1. Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, paling sedikit memuat: a. Didownload 33. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Dalam UU Adminduk dikenal dua istilah yaitu data. Belum Tersedia. Didownload 17. 1 Juni 2017 | 69-78 JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA p-ISSN : 1907-2902 (Print) e-ISSN : 2502-8537 (Online). Begitu isinya Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pemerintah Pusat. 03 Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk. Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 40, LN. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 11 Data perseorangan meliputi: a. 32/2004 tentang Pemerintah daerah 2. Terkait pelayanan publik dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dalam bidang administrasi kependudukan dan pertanahan, agar Kementerian Desa PDTT bekerjasama dengan Kementerian terkait (Kemendagri dan Kementerian ATR/ BPN) untuk memformulasikan. Dalam aturan yang diteken pada 21 April lalu itu ditegaskan bahwa penulisan nama pada dokumen kependudukan. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;----- B. Berdasarkan undang-undang ini, semua warga negara Indonesia wajib mendaftar ke Dinas Kependudukan setempat tepat waktu. F-2. jenis kelamin; e. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. Berikut adalah prinsip koperasi Indonesia yang. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Pengertian Penduduk Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan; 5. JawaPos. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 16. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. 9Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. Hak reproduksi dan seksual termasuk dalam bagian dari HAM. Latar belakang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, dengan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124. pdf. Beranda. (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang‑ Undang ini. Kehakiman). Tahun. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi. 000,00- (dua. tanggal entri. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 5. 6. 4. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik,[2] tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. 110 kali. Didownload 17. 11. Nah, berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, penduduk. 24 Tahun 2013). Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: ” Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke. Sanksi. 23 Th 2006). Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan. go. 19 Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan. Bahasa Indonesia. Glosarium. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan. Mulai NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua data pribadi penduduk. Hukum administrasi kependudukan di indonesia diatur dalam uu nomor 23 tahun 2006 dan telah dirubah dengan uu nomor 24 tahun 2013. 06 Surat Pernyataan. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004; UU No. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2019/NO. 10 Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Tipe Dokumen. Lokasi. 7 Tahun 2019. c. kependudukan yang cermat dari segi pendidikan, ekonomi, jumlah penduduk, kelahiran, kematian, kesehatan dan sebagainya. PERMENDAGRI No. Tanggal Ditetapkan. t. 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 000. Pasal 35 huruf a UUUndang-undang (UU) NO. UU No. UU No. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 4. 12. 6 Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No 12 Tahun 2006, FH UII Press : Yogyakarta, 2009,hlm. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres No. Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan fiqh munakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat 2 bahwa pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 000. Hubungi kami melalui Facebook fb. UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Pasal 1 angka 10 UU No. Secara substansial seperti yang dinarasikan Naskah Akademik RUU PDP, UU Adminduk tegas. PUTUSAN Nomor Nomor 22/PUU-XV/2017 . Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Dilansir dari salinan lembaran Permendagri Nomor 73 yang telah diunggah di laman resmi Kemendagri, Senin (23/5/2022), aturan ini tercantum pada pasal 4 ayat (3). Lalu, UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta beberapa aturan. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok. Pemerintah Pusat . 33, TLN No. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. UU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. 24 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan UU tersebut masih mengacu pada PP No. Lokasi. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan), Selasa (7/11). id : 8 hlm. 2. mengelola data dan mendayagunakan informasi ha Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil un. T. Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Tematik. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar. Pada UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 terdapat 14 (empat belas) poin utama perubahan, antara lain: Masa Berlaku E-KTP. Didownload 21. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.